Pengiriman bantuan Indonesia untuk Palestina, yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui jalur udara (airdrop). ANTARA/HO-Baznas RI/am.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa isu Palestina dapat menjadi salah satu prioritas yang akan disampaikan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
“Mengenai dukungan pada Palestina, tidak tertutup kemungkinan diangkat,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela merespons pertanyaan ANTARA di Jakarta, Rabu.
Namun demikian, Nabyl menegaskan bahwa Kemlu RI masih melakukan pengkajian terkait apa-apa saja isu yang paling tepat untuk dijadikan prioritas oleh Indonesia di Majelis Umum PBB kali ini, sehingga pihaknya masih belum dapat merinci lebih lanjut.
“Masih kita matangkan,” ucap dia, menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB New York, Amerika Serikat, 23 September 2025, demikian menurut Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
"Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama, dan urutan ketiga pada tanggal 23 September," kata Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8) malam.
Presiden Prabowo akan menyampaikan pidatonya usai Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Terkait materi pidatonya, Hasan menyebut PCO belum dapat memberikan keterangan apa-apa. Ia pun mengajak masyarakat untuk menyimak langsung saat Presiden berpidato di Markas PBB.
Kehadiran Presiden Prabowo pada Sidang Majelis Umum PBB September nanti menjadikannya Presiden RI pertama yang hadir dalam kesempatan tersebut setelah 10 tahun terakhir.
Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan menteri luar negeri saat itu, Retno Marsudi, untuk berpidato mewakili Indonesia.
Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB dibuka pada 9 September 2025, sementara agenda Debat Umum Tingkat Tinggi, di mana Presiden Prabowo akan berpidato, akan dibuka pada 23 September 2025.
Eks wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal pada Senin (25/8) menilai urutan ketiga yang diberikan kepada RI dalam sesi pidato tersebut memiliki makna diplomatik yang signifikan.
Ia pun meyakini pidato Prabowo akan dinantikan oleh banyak negara-negara anggota PBB karena sebagai negara non-blok, pandangan Indonesia ditunggu baik oleh negara-negara Barat maupun oleh negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South.
Baca juga: Malaysia-Brunei desak aksi global tegas akhiri impunitas di Palestina
Baca juga: Indonesia bisa ajukan mosi isu kelaparan di Gaza pada Sidang Umum PBB
Baca juga: Dubes Zuhair: Palestina berharap Indonesia kuat, selalu bersatu
Pewarta: Nabil IhsanEditor: Azis Kurmala Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
